Peta Umat Agama Khonghucu Diberbagai Daerah di Indonesia: Mencari Model Pelay…

Setelah agama Khonghucu diakui kembali dan dilayani pemerintah., bagaimana selanjutnya pelayanan tersebut? seperti yang diuraikan dalam buku ini, umat khonghucu lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di beberapa lokus penelitian yang tergambar dalam buku ini, belum pernah terdengar mereka meminta dana kepada pihak lain untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan keagamaan yang mereka…

Undang-Undang RI No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu…

Sebagai negara demokrasi, nasib bangsa Indonesia sangat bergantung pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh para wakilnya yang telah terpilih menduduki kursi MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 merupakan perangkat hukum yang mengatur susunan dan kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan …

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara : Suatu Orientasi Pengenalan

Fikih Munakahat

Undang - Undang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini adalah satu produk hukum yang dibuat pemerintah dan wakil rakyat untuk menjawab solusi permasalahan di atas. Undang-undang ini mengatur tentang suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan. Melalui sistem ini, database kependudukan akan s…

Undang-Undang PILPRES 2008 02/11/2009 UU RI No.42 Tahun 2008 tentang Pemiliha…

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menghasilkan presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Substansi yang signifikan antara lain mengenai persyaratan calon preside…

Sosiologi agama

Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Keruk…

Buku ini berisi hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dengan fokus kajian di 8 daerah penelitian provinsi dan kabupaten/kota.rnSekarang marilah kita mencoba menelusuri laporan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan ol…

UUD 1945 Amandemen I,II,III & IV

Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pada sidang pleno panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah sekian lama dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergantian dengan U…

Menelusuri kearifan lokal di bumi Nusantara : melalui dialog pengembangan waw…

Sejak tahun 1960-an, kegiatan dialog antar umat bergama telah menjadi perhatian bersama, dan berlangsung hingga sekarang. Upaya ini bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga merupakan upaya masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sesuai keperluan. rnrnDalam kemajemukan yang dimiliki suatu bangsa seperti dalam etnis, bahasa, budaya dan agama diperlukan sikap terbuka dan sa…